PSI Kuningan Tegaskan Pilkada Langsung Bentuk Kedaulatan Rakyat, Tolak Penyempitan Demokrasi
KUNINGAN, ( PK ) — Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali memantik perdebatan di ruang publik nasional. Di tengah polemik tersebut, Pembina Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat dipersempit hanya pada mekanisme perwakilan politik semata, terlebih jika harus menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Menurutnya, esensi demokrasi modern terletak pada pengakuan terhadap kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen penting dalam menjaga relasi antara negara dan warga negara.
“Demokrasi tidak bisa direduksi hanya pada representasi DPRD. Ketika rakyat kehilangan ruang menentukan pemimpinnya secara langsung, maka yang terjadi adalah penyempitan partisipasi politik dan berpotensi memperbesar dominasi kompromi elite,” ujarnya dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada media, Minggu (10/5/2026).
Ia menilai, pilkada langsung selama ini memang masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari politik uang, tingginya biaya politik, hingga polarisasi sosial. Namun demikian, problem tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali hak politik rakyat.
Dalam perspektif demokrasi substantif, lanjutnya, kualitas demokrasi tidak diukur dari mudah atau tidaknya proses politik dijalankan oleh elite, melainkan sejauh mana masyarakat memiliki akses, kontrol, dan partisipasi dalam menentukan arah pemerintahan.
Pandangan tersebut sejalan dengan sikap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, yang pada Januari 2026 menegaskan bahwa PSI akan mengikuti aspirasi rakyat terkait wacana pilkada dipilih oleh DPRD. PSI menempatkan partisipasi publik sebagai fondasi utama demokrasi, sehingga arah kebijakan politik partai harus tetap berpijak pada kehendak masyarakat luas.
Kaesang sebelumnya juga mengisyaratkan penolakan terhadap gagasan pengembalian pilkada melalui DPRD. Menurut PSI, tantangan dalam pilkada langsung seharusnya dijawab melalui reformasi sistem politik dan penguatan pengawasan demokrasi, bukan dengan mengurangi hak konstitusional rakyat.
Dalam konteks teori demokrasi partisipatoris, mekanisme pemilihan langsung dinilai lebih mencerminkan prinsip akuntabilitas publik karena kepala daerah memperoleh legitimasi langsung dari warga. Sementara itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD dikhawatirkan berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dan pengambil keputusan politik.
Ia juga menyoroti dinamika demokrasi lokal di Kabupaten Kuningan yang dinilai menunjukkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat sipil. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir publik justru terlihat lebih aktif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun proses legislasi daerah dibandingkan fungsi kontrol yang semestinya dijalankan sebagian legislator.
“Fenomena di Kabupaten Kuningan memperlihatkan adanya penguatan civic engagement di tengah masyarakat. Publik hari ini tidak lagi menjadi objek politik semata, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan sosial yang kritis dalam mengawasi kebijakan publik, proses legislasi, hingga tata kelola pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kualitas demokrasi lokal justru tumbuh melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Karena itu, membatasi partisipasi rakyat dalam menentukan kepala daerah dinilai bertentangan dengan perkembangan kesadaran demokrasi yang saat ini semakin matang di tingkat akar rumput.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan rakyat secara aktif. Ketika ruang partisipasi dipersempit, maka demokrasi berisiko bergeser menjadi sekadar transaksi kekuasaan antar elite,” tambahnya.
Secara prinsip, PSI menegaskan tiga hal utama dalam menyikapi wacana tersebut, yakni partisipasi publik sebagai fondasi demokrasi, aspirasi rakyat sebagai pedoman sikap politik partai, dan pilkada langsung sebagai mekanisme yang lebih partisipatif dalam mencerminkan kedaulatan rakyat.
Di akhir pernyataannya, Pembina PSI Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh mengalami kemunduran. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung harus tetap dijaga sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, bersih, dan bertanggung jawab di masa depan.
.AY
Posting Komentar