3,1 Miliar Temuan Dana GU Disdik Kuningan Tanpa SPJ Dikembalikan, Sumber Uang Pembayaran TGR Dipertanyakan
KUNINGAN, ( PK ) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan.
Di tengah raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), LHP tersebut mencatat adanya temuan penggunaan dana Ganti Uang (GU) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan senilai Rp3.171.851.913 yang disebut tidak dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana mestinya.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pengembalian atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Berdasarkan informasi yang diperoleh, dana miliaran rupiah tersebut telah dikembalikan secara bertahap ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Namun, pengembalian dana tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah publik: dari mana sumber uang Rp3,1 miliar yang digunakan untuk menyelesaikan TGR tersebut?
Bendahara dan Pejabat Disdik Benarkan Ada Pengembalian
Saat dikonfirmasi, pihak pejabat dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan membenarkan adanya pembayaran TGR terkait temuan pemeriksaan tersebut.
Pengembalian dilakukan sesuai arahan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar penyelesaian temuan tidak melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana tersebut diketahui disetorkan secara bertahap sebanyak empat kali. Informasi yang diperoleh menyebutkan, setoran terakhir dilakukan pada 25 Mei 2025.
Proses administrasi penyetoran dilakukan melalui Surat Tanda Setoran (STS) yang divalidasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kemudian uang disetorkan melalui Bank BJB ke RKUD.
Namun, penyelesaian pengembalian tersebut tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan mengenai asal-usul dana yang digunakan untuk menutup temuan senilai Rp3,1 miliar tersebut.
Bendahara Sebut Dana Pembayaran Diduga Berasal dari Kadisdik
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan berinisial NK, dana untuk pembayaran TGR tersebut disebut berasal dari pihak Kepala Dinas Pendidikan.
Bendahara menyampaikan bahwa setelah proses administrasi STS dilakukan melalui BPKAD, uang kemudian disetorkan dan bukti Tanda Terima Setoran (TTS) diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
Informasi tersebut tentu memunculkan sejumlah pertanyaan penting.
Apakah dana Rp3,1 miliar tersebut benar-benar berasal dari uang pribadi pihak yang bertanggung jawab? Ataukah terdapat sumber dana lain, termasuk kemungkinan penggunaan kas instansi atau bahkan anggaran pemerintah daerah?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena mekanisme pembayaran Tuntutan Ganti Rugi pada prinsipnya merupakan tanggung jawab pribadi pihak yang dibebankan kewajiban penggantian kerugian.
Penggunaan Dana GU Disebut Tidak Berkaitan dengan Operasional
Dalam uraian temuan LHP BPK, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan disebut memberikan keterangan terkait penggunaan dana GU senilai Rp3,1 miliar untuk pengeluaran yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional Dinas Pendidikan.
Penggunaan dana tersebut, berdasarkan keterangan yang tercantum dalam temuan pemeriksaan, disebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan Pengguna Anggaran (PA) atau Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu.
Hal ini menjadi perhatian serius karena dana GU seharusnya digunakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah serta didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.
Apalagi, nilai dana yang menjadi temuan mencapai lebih dari Rp3,1 miliar dan pada akhirnya harus diselesaikan melalui mekanisme pengembalian.
Kondisi tersebut dinilai layak untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif tata kelola keuangan daerah dan pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran.
Terkait ada atau tidaknya unsur pidana, tentu hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan proses pembuktian yang berlaku.
WTP Bukan Berarti Bebas Temuan
Temuan tersebut juga kembali memunculkan diskusi mengenai makna opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan atas LKPD Tahun 2025.
Publik mempertanyakan bagaimana sebuah pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP sementara dalam laporan pemeriksaan yang sama masih ditemukan persoalan pengelolaan keuangan bernilai miliaran rupiah.
Secara prinsip, opini WTP merupakan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Opini tersebut tidak serta-merta berarti tidak terdapat seluruh bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, opini pemeriksaan diberikan dengan mempertimbangkan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak material serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Dengan demikian, keberadaan opini WTP tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan temuan-temuan yang muncul dalam pemeriksaan.
Justru setiap temuan, terutama yang bernilai miliaran rupiah, seharusnya menjadi bahan evaluasi serius terhadap kualitas tata kelola dan sistem pengendalian keuangan daerah.
Pengembalian Uang Tidak Otomatis Menghapus Proses Hukum
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila dalam suatu perbuatan kemudian terbukti terdapat unsur tindak pidana.
Pasal 4 UU Tipikor secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
Artinya, mekanisme pengembalian kerugian atau TGR merupakan bagian dari upaya pemulihan keuangan daerah, tetapi tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai akhir dari seluruh persoalan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Karena itu, penyelesaian administratif melalui pengembalian dana juga harus dibarengi dengan evaluasi internal, penguatan pengawasan serta penegakan akuntabilitas.
TGR Tidak Boleh Dibebankan ke APBD
Persoalan yang kini menjadi perhatian adalah sumber dana pembayaran TGR senilai Rp3,1 miliar tersebut.
Secara prinsip, pembayaran kewajiban penggantian kerugian daerah tidak seharusnya dibebankan kembali kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
TGR merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi akibat tindakan, kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan pihak tertentu berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Apabila dana APBD digunakan untuk membayar kembali kewajiban TGR, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru karena pada dasarnya uang daerah digunakan untuk menutup kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak tertentu.
Oleh sebab itu, transparansi mengenai sumber dana pengembalian Rp3,1 miliar tersebut menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Apakah benar seluruh dana berasal dari sumber pribadi? Siapa yang secara resmi dibebankan kewajiban penggantian? Dan apakah seluruh proses pembayaran telah diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku?
Bupati Diminta Evaluasi Sistem Pengawasan
Temuan ini dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. didorong tidak hanya berorientasi pada pencapaian opini WTP, tetapi juga memastikan sistem pengawasan internal berjalan efektif.
Pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap temuan pemeriksaan tidak hanya diselesaikan dengan pengembalian uang setelah ditemukan auditor, melainkan dilakukan perbaikan sistem agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.
Kasus temuan dana GU Disdik Kuningan senilai Rp3,1 miliar ini pada akhirnya bukan hanya soal apakah uang telah dikembalikan atau belum.
Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana dana tersebut bisa digunakan tanpa pertanggungjawaban yang memadai, siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan tersebut, serta dari mana sumber dana yang digunakan untuk mengembalikan uang miliaran rupiah ke RKUD.
Publik kini menunggu keterbukaan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara transparan agar penyelesaian temuan tidak menimbulkan pertanyaan baru di kemudian hari.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait untuk melengkapi informasi dalam pemberitaan ini.
.AY
Posting Komentar